Jakarta – Polemik program Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera), yang menyebabkan pemotongan gaji pegawai, kini menjadi sorotan Menteri Pertahanan Prabowo Subianto. Presiden terpilih untuk periode 2024-2029 ini berjanji akan mendalami program tersebut dan mencari solusi terbaik untuk semua pihak.
“Kita akan pelajari dan kita cari solusi yang terbaik,” ujar Prabowo di kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis (6/6/2024).
Banyak pihak menyuarakan ketidaksetujuan mereka terhadap program Tapera karena dianggap memberatkan. Elemen buruh bahkan telah menggelar demo untuk menolak iuran Tapera ini.
Sebelumnya, Presiden Joko Widodo (Jokowi) juga menanggapi polemik tersebut. Jokowi memahami keberatan masyarakat setelah mempertimbangkan pemotongan gaji untuk iuran Tapera.
“Iya semua dihitunglah. Biasa. Dalam kebijakan yang baru itu pasti masyarakat juga ikut berhitung, mampu atau nggak mampu, berat atau nggak berat,” ungkap Jokowi saat ditemui di Istora Senayan, Jakarta Pusat, Senin (27/5).
Jokowi membandingkan kewajiban iuran tabungan perumahan dengan iuran BPJS Kesehatan. Pada awalnya, masyarakat yang tidak termasuk penerima bantuan iuran (PBI) BPJS Kesehatan merasa keberatan membayar iuran bulanan. Namun, seiring berjalannya waktu, mereka merasakan manfaatnya berupa fasilitas kesehatan gratis.
“Seperti dulu BPJS, di luar yang PBI yang gratis 96 juta kan juga ramai tapi setelah berjalan saya kira merasakan manfaatnya bahwa rumah sakit tidak dipungut biaya,” jelas Jokowi.
Jokowi yakin bahwa keuntungan-keuntungan bagi masyarakat, seperti yang terjadi pada BPJS Kesehatan, juga akan dirasakan setelah Tapera berjalan. Tabungan perumahan ini diharapkan dapat memudahkan masyarakat untuk memiliki rumah.
“Hal-hal seperti itu yang akan dirasakan setelah berjalan. Kalau belum biasanya pro dan kontra,” pungkas Jokowi.
