Jakarta – Suasana memanas dalam rapat Komisi X DPR saat Anggota Fraksi Demokrat, Anita Jacoba Gah, meluapkan kemarahannya kepada Mendikbud Nadiem Makarim. Dalam momen tersebut, Anita sampai menunjuk-nunjuk Nadiem.
Anita membuka kritikannya dengan menyoroti anggaran sebesar Rp 15 triliun di Kemendikbud. Ia mempertanyakan efektivitas penggunaan anggaran tersebut.
“Kita semua tahu ada kekurangan anggaran Rp 15 triliun, tapi mari kita introspeksi. Kenapa ini terjadi? Jujurlah pada diri kita sendiri. Banyak anggaran yang diberikan setiap tahun, apakah sudah dipakai dengan baik atau belum?” ujar Anita dalam rapat di Senayan, Jakarta, Kamis (6/6/2024).
“Pak Menteri, saya sudah berkali-kali bilang, masih banyak masalah dalam realisasi dan penyerapan anggaran APBN ke daerah,” tambahnya.
Anita juga mengkritik tentang masih banyaknya guru PPPK yang belum menerima SK meskipun sudah lulus. Dia mengungkapkan hasil pengawasannya di lapangan, di mana banyak bangunan sekolah yang terbengkalai.
“Sampai sekarang, guru PPPK yang sudah lulus belum juga mendapat SK. Provinsi NTT, misalnya, mereka belum terima SK. Lalu, guru-guru di daerah terpencil masih banyak yang belum menerima tunjangan. Banyak bangunan sekolah yang terbengkalai, padahal anggarannya sudah ada sejak 2021,” keluh Anita.
“Di Kabupaten Kupang saja ada 17 sekolah yang bangunannya terbengkalai sejak 2021. Mau tambah lagi? Lihat saja dana PIP,” lanjutnya.
Lebih jauh, Anita menolak usulan agar data rekomendasi yang disampaikan anggota DPR harus diverifikasi oleh dinas. Menurutnya, ini adalah kekeliruan birokrasi.
“Bahkan kami, sebagai anggota DPR, diatur lagi oleh Kemendikbud untuk melakukan verifikasi oleh dinas. Anda sebagai kementerian mau diverifikasi oleh dinas? Jangan suruh kami melakukan verifikasi oleh dinas. Kami ini lembaga tinggi negara, wakil rakyat. Kami yang menentukan anggaran di Indonesia ini,” tegas Anita.
“Jadi kalau mau verifikasi, seharusnya kementerian yang verifikasi dinas, dinas verifikasi kepala sekolah, lalu hasilnya baru diberikan kepada kami. Jangan dibolak-balik,” tandasnya.
Dalam rapat ini, Anita juga mengusulkan agar Komisi X DPR memberikan rekomendasi kepada KPK untuk memeriksa Kemendikbud. Dia mencurigai adanya tindak pidana korupsi di lembaga tersebut.
“Saya minta pimpinan kita memberikan rekomendasi kepada KPK untuk memeriksa Kemendikbud, karena banyak masalah, PIP, KIP, Dana BOS, semua kacau,” ujarnya dengan tegas.
Anita mendesak agar anggaran dari tahun 2021 hingga 2023 diperiksa. Dia juga mengusulkan agar tidak ada penambahan anggaran di Kemendikbud jika ditemukan banyak korupsi.
“Tolong, pimpinan, berikan rekomendasi kepada KPK untuk memeriksa. Dari 2021, 2022, 2023. Tidak perlu tambah anggaran jika banyak korupsi, uang negara habis bukan untuk rakyat. Saya marah, Pak Menteri, karena kenyataan di lapangan memang demikian,” pungkas Anita dengan penuh emosi.
