Jakarta – Kabar mengejutkan datang dari Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati, dan beberapa menteri lainnya yang dikabarkan bersiap-siap untuk mundur dari Kabinet Indonesia Maju. Isu ini mencuat setelah Presiden Joko Widodo (Jokowi) dituduh tidak netral dalam Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024.
Ekonom senior Faisal Basri, seperti dilansir oleh swargaberita, mengungkapkan bahwa ia telah mengajak sejumlah menteri untuk mengundurkan diri karena sikap Jokowi yang dianggap mendukung pasangan capres-cawapres nomor urut 02, Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka. Faisal menyebutkan bahwa di antara yang paling siap mundur adalah Sri Mulyani dan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono.
Faisal Basri menjelaskan, “Saya ngobrol-ngobrol kan dengan petinggi-petinggi partai dan macam-macam, nah muncul katanya yang paling siap itu Ibu Sri Mulyani, Pak Basuki juga, dalam kaitannya dengan Gibran ini ya karena ini sudah beyond akal sehat begitu.”
Disebutkan bahwa sekitar 15 menteri kemungkinan besar akan mengikuti langkah mundur ini. Faisal mengungkapkan bahwa menteri-menteri tersebut kebanyakan adalah teknokrat, bukan berasal dari partai politik, dan sebagian berasal dari partai oposisi.
Faisal berpendapat bahwa keputusan mundur para menteri teknokrat ini adalah langkah yang logis. Menurutnya, teknokrat memiliki standar etika dan moral yang tinggi. “Jadi kalau dia diminta oleh atasannya yang akhirnya melanggar aturan, dia bilang ‘sorry nggak mau, tidak bisa, kalau bapak mau terus atau ibu mau terus silakan saya mundur.’ Itu biasa di mana-mana,” jelasnya.
Faisal menduga bahwa para menteri teknokrat merasa terganggu karena terlalu banyak intervensi politik terhadap tugas dan fungsi mereka, terutama terkait penggunaan anggaran negara. Ia menggarisbawahi bahwa kekhawatiran muncul ketika anggaran negara digunakan tanpa persetujuan yang benar.
“Ibu Sri Mulyani ini ingin keliling Indonesia 2024 lebih intens, bagikan apalah gitu ya, ‘wah itu anggarannya belum ada di APBN’, ‘tapi uangnya ada?’, ‘diusahakan pak,’ ‘laksanakan’. Itu kan kalau dilakukan crime, karena setiap sen dari APBN itu harus persetujuan, nggak bisa dijumpalit-jumpalitkan begitu. Nah, mulai resah teman-teman ini,” ungkap Faisal.
Faisal menyatakan bahwa keputusan para menteri mundur akan dilakukan pada waktunya. Ia menekankan bahwa langkah ini diambil untuk menyelamatkan kepentingan negara.
“Ada ongkos (kerugian) yang harus kita bayar, tapi manageable karena menciptakan kepastian. Kalau rezim Pak Jokowi ini berlanjut, kan dari berbagai analisis akademisi, Pak Jokowi bisa dikatakan gagal menjaga konstitusi, gagal memperkuat otonomi daerah, gagal menurunkan korupsi. Ada keberhasilannya harus diakui. Kegagalan yang diwariskan akan menimbulkan bencana yang lebih besar,” pungkasnya.
Istana Membantah Rumor
Koordinator Staf Khusus Presiden, Ari Dwipayana, memberikan respons terhadap pernyataan Faisal Basri. Ari menegaskan bahwa Istana tetap solid, dan seluruh Menteri Kabinet Indonesia Maju masih kompak dalam membantu Presiden memimpin pemerintahan sampai akhir masa jabatannya.
“Istana tetap solid. Seluruh Menteri Kabinet Indonesia Maju tetap kompak dan solid membantu presiden untuk memimpin penyelenggaraan pemerintahan sampai akhir masa jabatannya,” kata Ari seperti dikutip dari swargaberita.
Ari menambahkan bahwa isu-isu liar yang dilemparkan oleh pihak tertentu tidak perlu diperpanjang. “Terkait isu yang sengaja dilemparkan oleh beberapa pihak bahwa ada menteri yang siap mundur atau tidak nyaman dalam pemerintahan. Tanyakan saja ke pihak-pihak yang melontarkan isu tersebut,” ujarnya.
Reaksi Mahfud Md dan Zulkifli Hasan
Menanggapi isu tersebut, Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan, Mahfud Md, menyatakan bahwa ia tidak mengetahui kabar tersebut dan tidak pernah membicarakan hal itu dengan Sri Mulyani. “Nggak tahu saya, saya nggak tau. Nggak pernah bicara begitu dengan Bu Sri Mulyani,” kata Mahfud di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta.
Politikus PAN, Zulkifli Hasan, juga menanggapi isu ini dengan meminta semua pihak untuk tidak membuat isu di tengah menjelang Pemilu 2024. “Jangan suka bikin isu, jangan suka bikin isu ya, 14 Februari pemilu aja kita lihat nanti yang damai, pemilu kita yang riang gembira, jangan saling menjelekkan satu dengan yang lain. Ini kan kompetisi antarkeluarga atau saudara, kan kita sudah berapa kali ya, sudah hampir 25 tahun kan seperti ini biasa-biasa saja,” ujarnya.
Zulkifli Hasan menambahkan bahwa setelah melakukan kunjungan ke berbagai daerah, ia tidak menemukan masalah signifikan di masyarakat. “Saya keliling daerah, ke mana-mana, rakyat itu guyub akur, ada yang milih A ada yang milih B, walaupun yang milih banyak Pak Prabowo ya, tapi nggak ada masalah, nggak ada yang marah-marah, nggak ada yang ejek satu sama lain, akur,” pungkasnya.
