Jakarta – PT KAI Commuter Indonesia (KCI), sebagai operator Commuter Line Jabodetabek, akan menggelar pengadaan tambahan 38 rangkaian KRL untuk memenuhi kebutuhan mobilitas 950 ribu pengguna di Jabodetabek. KCI mengklaim bahwa mayoritas tambahan kereta ini akan dipenuhi dari dalam negeri.
Corporate Secretary KAI Commuter, Anne Purba, menjelaskan bahwa pihaknya telah melakukan kerjasama pengadaan sarana KRL untuk tahun 2023 dan 2024 dengan total pengadaan sebanyak 38 rangkaian (trainset) KRL. Lebih dari 92% atau sebanyak 35 trainset dari total pengadaan sarana KRL tersebut dipenuhi dari dalam negeri.
Anne menjelaskan bahwa KCI telah melakukan kerja sama dengan PT INKA dengan komitmen transaksi sebesar Rp 6,06 triliun untuk pengadaan tambahan 35 rangkaian kereta produksi dalam negeri. Dalam proses pengadaan tersebut, KAI Commuter melakukan kerjasama pengadaan sarana KRL baru dan pengadaan Sarana KRL Retrofit.
“Kerjasama pengadaan sarana KRL ini, terutama dengan PT INKA (Persero), juga merupakan komitmen KAI Commuter dalam mendukung program pemerintah untuk meningkatkan produksi dalam negeri serta substitusi impor melalui Program Peningkatan Pengguna Produk Dalam Negeri (P3DN),” jelas Anne dalam keterangannya, Kamis (8/2/2024).
Dia menambahkan bahwa dalam kerjasama dengan INKA, terdapat pekerjaan pengadaan 16 rangkaian sarana KRL baru dengan total investasi hampir sebesar Rp 3,83 triliun dan pengadaan 19 rangkaian sarana KRL Retrofit dengan total investasi lebih dari Rp 2,23 triliun.
Anne menekankan bahwa KCI hanya melakukan impor kereta baru sebanyak 3 rangkaian KRL dari China, jumlah ini jauh lebih sedikit daripada kereta yang akan dipenuhi dari produksi dalam negeri. Pihaknya sudah meneken kontrak pembelian kereta baru dari CRRC Sifang Co., Ltd dari China untuk proses pengadaan sarana baru sebanyak 3 rangkaian dengan total investasi yang tak sampai Rp 1 triliun, tepatnya cuma sekitar Rp 783 miliar.
“KAI Commuter juga akan terus berkoordinasi dengan Kementerian Koordinator Kemaritiman dan Investasi (Kemenko Marves), Kementerian BUMN, Kementerian Perhubungan, serta Kementerian Perindustrian dan stakeholder lainnya seperti BPKP untuk terus membantu dan mensupport kami agar pengadaan sarana ini dapat meningkatkan peran commuter line mendukung mobilitas masyarakat pengguna,” pungkas Anne.
